Prabowo Tegaskan Swasembada Pangan di PENAS XVII
GORONTALO – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga dan memperkuat swasembada pangan nasional secara berkelanjutan di hadapan lebih dari 100 ribu petani, nelayan, penyuluh, dan pelaku usaha pertanian yang menghadiri puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo, Rabu (24/6/2026). Presiden Prabowo menyatakan Indonesia kini berada pada posisi yang semakin kuat dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan dunia tengah meningkatnya ancaman krisis pangan global.
Presiden Prabowo mengatakan persoalan pangan merupakan isu paling mendasar bagi setiap negara. Menurutnya, berbagai lembaga internasional telah memperingatkan potensi meningkatnya jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan akibat krisis global yang terus berkembang.
"Alhamdulillah sekarang kita sudah mulai ekspor, kita membantu negara-negara lain. Banyak negara meminta pupuk dari kita, meminta beras dari kita, meminta jagung dari kita," kata Presiden Prabowo.
Menurut Prabowo, capaian yang dilaporkan Mentan Amran menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat menuju swasembada pangan yang kokoh. Bahkan, Indonesia kini mulai mampu membantu negara lain melalui surplus produksi dan pasokan sarana produksi pertanian.
Presiden bahkan mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Australia secara langsung menghubunginya terkait surplus pupuk Indonesia.
"Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau berterima kasih karena Indonesia punya surplus pupuk dan bertanya apakah bisa membeli pupuk dari Indonesia. Saya bilang silakan, kirim ke mereka," ujarnya.
Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah. Ia meminta agar setiap kebijakan pertanian tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani.
"Asal harganya benar. Petani jangan rugi," tegas Presiden.
Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya pengembangan hilirisasi kelapa sawit melalui program B50 yang akan diluncurkan pada Juli mendatang. Program tersebut diyakini akan memperkuat nilai tambah sektor pertanian sekaligus mendukung kemandirian energi nasional.
Mentan Amran dalam kesempatan yang sama melaporkan capaian keberhasilan kebijakan di sektor pertanian selama Pemerintahan Presiden Prabowo. Kesejahteraan petani Indonesia mencatat capaian tertinggi dalam 34 tahun terakhir, ditandai dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 127.
"Izin Bapak Presiden, NTP atau Nilai Tukar Petani sebagai indikator kesejahteraan petani mencapai 127, tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Kemudian pertumbuhan ekonomi sektor pertanian mencapai 5,74 persen, tertinggi dalam 25 tahun terakhir," ujar Mentan Amran.
Selain itu, ekspor sektor pertanian meningkat hingga Rp166 triliun, sementara impor turun Rp41 triliun. Dengan berbagai capaian tersebut, total manfaat ekonomi yang dinikmati petani diperkirakan mencapai Rp200 triliun.
Mewakili petani Indonesia, Mentan Amran juga menyampaikan apresiasi atas kebijakan Presiden Prabowo yang dinilai memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Salah satunya adalah penurunan harga pupuk sebesar 20 persen yang untuk pertama kalinya terjadi sejak Indonesia merdeka.
"Kami mengucapkan terima kasih mewakili petani Indonesia. Harga pupuk yang selama ini sejak Indonesia merdeka selalu naik, pada masa kepemimpinan Bapak Presiden justru turun 20 persen. Ini belum pernah terjadi sebelumnya," ujarnya.
Pemerintah juga melakukan deregulasi dan penyederhanaan distribusi pupuk sehingga akses petani terhadap sarana produksi menjadi lebih mudah dan cepat. Tak hanya itu, pemerintah terus mempercepat program hilirisasi komoditas strategis seperti kakao, mete, dan tebu seluas 870 ribu hektare yang diproyeksikan mampu menciptakan sedikitnya 3 juta lapangan kerja hingga tahun 2029.
"Bibit gratis, pengolahan lahan gratis, penanaman gratis. Ini merupakan arahan langsung dari Bapak Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan petani," kata Mentan Amran.
Sementara itu, di sektor perkebunan, Mentan Amran melaporkan harga tandan buah segar (TBS) sawit yang sempat turun kini kembali normal bahkan berpotensi naik hingga 10 persen seiring meningkatnya harga CPO dunia. Untuk melindungi petani sawit, Kementerian Pertanian bersama Polri melakukan pengawasan terhadap 274 perusahaan sawit yang sebelumnya tidak menyesuaikan harga TBS.
"Kita harus menjaga kesejahteraan 15 juta petani sawit Indonesia. Karena itu, jika ada pihak yang tidak menaikkan harga TBS sesuai ketentuan, akan dilakukan pemeriksaan," tegas Mentan Amran.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KTNA Nasional Mohammad Yadi Sofyan Noor menyampaikan apresiasi atas perhatian dan keberpihakan Presiden Prabowo terhadap petani dan nelayan Indonesia.
Menurut Yadi, PENAS merupakan forum kolaborasi petani, nelayan, penyuluh, akademisi, dunia usaha, pemerintah, dan swasta untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.
"Kami dari KTNA menyampaikan penghargaan kepada Bapak Presiden atas perhatian, kepedulian, dukungan, dan keberpihakan beliau kepada petani dan nelayan Indonesia," ujar Yadi.
Sebagai bentuk penghargaan, KTNA menganugerahkan Lencana Emas Adibakti Tani Nelayan Maha Utama kepada Presiden Prabowo Subianto atas kontribusi dan komitmennya dalam memajukan sektor pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan Indonesia.